Pesawaran- Pesawaran
Post.com : Pembayaran retensi atau uang jaminan pemeliharaan, 100 persen dari Pemerintah Kabupaten. Hingga saat ini masih belum ada yang terbayarkan.
" Pekerjaan sudah kita kerjakan sesuai dengan bestex. sejak tahun 2023 lalu," ujar rekanan lokal yang namanya tidak mau di tulis kepada pesawaranpost.com
Umum nya pembayaran retensi jaminan masa pemeliharaan,pekerjaan proyek fisik yang di danai dari APBD atau APBN maupun ABDP Lampung paling lama 6 bulan seteleh pekerjaan selesai di kerjakan 100 persen dana hak kontraktor tersebut bisa di cairkan di keuangan Daerah masing-masing.
Lanjut kontraktor dari minggu ke minggu bulan ke bulan, tahun ke tahun masih saja ada yang belum di bayarkan. Sedang Dinas lain sudah ada yang di selesaikan pembayaran retensi nya.
"pekerjaan saya beberapa tahun silam suber dana dari APBD pertanian. tetapi sampqi saat ini retensi nya belum ada,"keluh rekanan.
Sedangkan retensi dinas pu.perkim sudah di bayarkan beberapa bulan lalu. Masak ia pemerintah melunasi uang jaminan pemeliharaan 8-10 persen saja harus menunggu bertahun-tahun.
Bila bicara ketentuan atau hak dan kewajaipan yang di sepakati dalam kontrak tidak ada alasan pemerintah atau dinas terkait membayarkan uang jaminan sebesar 10 persen saja harus menunggu nertahun-tahun.
Untuk itu, pihaknya berharap kepada Dewan Perwakilan Rakyat Darah ( DPRD ) Pesawaran dapat segera menjadi mediasi atas keterlambatan dana retensi di beberapa dinas instasi.
" saya minta DPRD dapat secara tegas melakukan peringatan keras kepada pemerintah setempat perihal penunggakan pembayaran dana yang bersumber dari APBD," harap nya, seraya berkata bila di biarkan berlarut kedepanya terus terdengan suara efesiensi.
Di tempat terpisah, Harno Fraksi PDI.P yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, mengatakan anggram APBD tahun anggran 2025 pemerintah melalui dinas instasi terkait tealh mengusulkan dana lebih dari 2 miliar kepada bagian anggran ( banang).
" Yang jelas kita sepakati persetujuan dari pemerintah pesawaran, 2 milar lebih untuk membayarkan uang jaminan pemeliharaan proyk kerjaan sejak tahun 2022-2024," kata Harno kepada pesawaran post. baru-baru ini.
Di katakan Harno ketika beberapa waktu lalu di temui pesawaran post di ruang komisi gedung DPRD setempat. Ia membantah bila masih ada Dinas Instansi yang sampai saat ini belum membayarkan uang jaminan pemeliharaan atau retensi. ( tim)
[gambar-bawa]
